Di jantung Istanbul, Hagia Sophia berdiri sebagai tapal batas sejarah yang tak pernah sunyi. Dari gereja Ortodoks Bizantium menjadi masjid Utsmaniyah, lalu museum sekuler, dan kini kembali menjadi masjid. Keputusan kontroversial pada 2020 oleh Presiden Recep Tayyip Erdoğan itu bukan sekadar perubahan fungsi ruang ibadah, melainkan juga permainan simbolik tentang siapa yang memegang narasi warisan sejarah—dan untuk kepentingan siapa.
Hagia Sophia bukan bangunan biasa. Ketika Kaisar Justinianus I membangunnya pada 537 M, ia ingin menciptakan simbol kekuasaan spiritual sekaligus politik Kekaisaran Bizantium. Ratusan tahun kemudian, setelah penaklukan Konstantinopel oleh Sultan Mehmed II, bangunan megah itu berganti wajah dengan sentuhan Islam: mihrab, mimbar, dan menara. Namun mosaik Yesus dan Bunda Maria tidak sepenuhnya dilenyapkan. Sebagian hanya ditutupi, seakan sejarah disimpan untuk kemudian hari.
Titik balik terjadi di era Republik. Mustafa Kemal Atatürk, dalam upaya menciptakan identitas nasional yang sekuler dan modern, mengubah Hagia Sophia menjadi museum pada 1935. Di balik langkah itu, terselip harapan: bangunan yang pernah menjadi simbol supremasi agama kini menjadi ruang netral untuk seluruh dunia. Itulah sebabnya UNESCO menganugerahkan status Situs Warisan Dunia pada 1985—warisan bersama, bukan milik satu golongan.
Namun arah angin berubah. Sejak 2010-an, desakan dari kelompok konservatif dan nasionalis Turki makin nyaring. Pemerintah Erdoğan pelan-pelan membuka ruang ibadah dalam museum. Sampai akhirnya, pada Juli 2020, Pengadilan Tinggi membatalkan dekrit Atatürk. Presiden Erdoğan segera menandatangani keputusan yang mengembalikan Hagia Sophia menjadi masjid. Dalam politik simbolik, keputusan itu adalah sinyal: era baru Islamisme nasional tengah dikukuhkan.
Langkah Erdoğan disambut meriah di sejumlah negara Muslim—Pakistan, Oman, bahkan kelompok Islamis lintas negara. Mereka melihat Hagia Sophia sebagai simbol kembalinya kejayaan Utsmaniyah, semacam kemenangan spiritual atas sejarah kolonialisme dan sekularisme global. Namun di sisi lain, suara protes pun membahana dari Eropa. Yunani, Rusia, hingga Vatikan mengecam. Paus Fransiskus menyuarakan “kesedihan yang mendalam”.
Tak hanya soal agama, ini juga soal geopolitik. Amerika Serikat dan Uni Eropa menyoroti implikasi perubahan itu terhadap pluralisme, keberagaman, dan hubungan antaragama. Bahkan UNESCO pun merasa ditinggalkan, karena Turki tak berkonsultasi sebelumnya. Dalam catatan organisasi ini, perubahan fungsi situs warisan dunia semestinya melibatkan banyak pihak, bukan hanya pemerintah satu negara.
Di dalam negeri, perdebatan juga tak kalah sengit. Para intelektual dan tokoh sekuler seperti Orhan Pamuk mengecam langkah Erdoğan sebagai bentuk kemunduran. Mereka khawatir, perubahan ini menandai erosi prinsip sekularisme yang selama ini menjaga keseimbangan antara agama dan negara di Turki. Akademisi dari luar negeri bahkan menyebut ini sebagai bentuk “penghancuran simbolis pluralitas”.
Meski Erdoğan menegaskan Hagia Sophia tetap terbuka untuk wisatawan dan tak ada mosaik yang dirusak, skeptisisme tetap ada. Sebab, persoalan utamanya bukan pada fisik bangunan, melainkan makna simbolik yang kini berubah. Hagia Sophia, dulunya tempat persinggungan budaya, kini ditarik ke poros ideologi tertentu. Pertanyaannya: bisakah bangunan ini tetap menjadi jembatan antarperadaban jika salah satu narasi didominasi?
Transformasi Hagia Sophia dari gereja, masjid, museum, hingga kembali jadi masjid mencerminkan denyut sejarah Turki: tarik-menarik antara Timur dan Barat, agama dan sekularisme, konservatisme dan modernitas. Di tengah hiruk-pikuk global, Hagia Sophia tetap menjadi monumen yang menyimpan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Ia bukan sekadar bangunan berarsitektur megah, melainkan ruang tafsir tentang identitas, kuasa, dan arah masa depan sebuah bangsa.[]