Di halaman lapang gempita demokrasi modern yang kadang terlalu prosedural dan kering dari sentuhan nilai, masyarakat muslim di Indonesia telah lama memiliki forum deliberatif yang hidup: tahlil dan slametan. Di balik sajian makan ala kampung dan doa arwah, tersimpan fungsi sosial yang jauh lebih kompleks: tempat bertemunya para kyai, tokoh masyarakat, dan rakyat biasa dalam ruang musyawarah kultural yang cair namun bermakna.

Secara sosiologis, tahlil dan slametan merupakan manifestasi “parlemen spiritual” masyarakat lokal. Di sinilah terkadang sa ditemukan para ‘alim, tokoh adat, dan warga duduk setara membahas problem sehari-hari, dari harga pupuk, pembangunan jalan desa, hingga kondisi moral remaja setempat. Dalam banyak kasus, keputusan-keputusan informal yang diambil di forum ini bahkan lebih ditaati ketimbang imbauan resmi pemerintah desa.

Menurut Clifford Geertz (2014), slametan adalah bentuk solidaritas sosial khas masyarakat Jawa yang bersifat menyatukan, bukan memecah. Maka, meskipun acara ini berbalut doa dan kenduri, sesungguhnya ia menghidupkan prinsip deliberatif dalam tradisi Islam Nusantara. Di sinilah, ulama bukan hanya pembaca doa, tetapi penunjuk arah moral komunitas.

Kyai sebagai pemimpin spiritual, memanfaatkan momentum slametan untuk menyampaikan pandangan atas isu-isu sosial. Kadang secara eksplisit, kadang tersirat dalam wejangan seusai tahlil. Dalam bahasa sosiologi Habermas, inilah bentuk “ruang publik kultural” yang tidak hadir di ruang parlemen formal. Ia hidup, inklusif, dan bernilai simbolik tinggi.

Fatwa atau pandangan etis yang lahir dari musyawarah di forum tahlil biasanya mengakar kuat di masyarakat. Bukan hanya karena diucapkan kyai, tetapi karena disampaikan di tengah-tengah forum yang dihadiri oleh masyarakat sendiri. Dari sinilah keputusannya bersifat moral kolektif, bukan paksaan institusional.

Perkembangan mutakhir menunjukkan, beberapa daerah memanfaatkan tahlil besar atau haul sebagai ajang rembug sosial. Dalam acara haul tokoh ulama misalnya, sering diselipkan sesi “sambutan tokoh masyarakat” yang berisi laporan, kritik, atau harapan terhadap kebijakan daerah. Ini menjadi kanal komunikasi alternatif antara warga dan pemimpin daerah secara informal namun penuh makna.

Tradisi ini tidak hanya memperkuat komunikasi vertikal (kyai–umat), tetapi juga horizontal (antarwarga). Tahlil menjadi semacam “ritual demokrasi” di akar rumput, yang mengedepankan nilai musyawarah, kesetaraan, dan solidaritas sosial. Ia berbeda dari rapat formal karena suasananya spiritual, tetapi justru itulah yang memberi bobot moral yang lebih kuat.

Bisa jadi, potensi tahlil dan slametan sebagai forum deliberatif ini ada peluang lebih diberdayakan. Bukan hanya untuk urusan spiritual, tapi juga kebijakan lokal. Bayangkan jika rekomendasi dari majelis tahlil dapat diangkat ke tingkat kelurahan sebagai “aspirasi moral komunitas”. Bukankah ini lebih berakar dan kontekstual ketimbang survei instan?

Sosiolog seperti Anthony Giddens menekankan pentingnya “tradisi reflektif” dalam masyarakat modern. Tahlil dan slametan bisa menjadi bentuk tradisi reflektif khas Nusantara — tetap menjaga akar religius, namun terbuka terhadap perubahan sosial melalui musyawarah.

Maka, tak bisa diremehkan Juga bahwa tahlil dan slametan bukan sekadar ritual untuk almarhum. Ia adalah ruang sosial yang mempertemukan spiritualitas dan solidaritas, antara ulama dan rakyat, antara langit dan bumi. Sebuah demokrasi beradab yang dimulai dari sajadah dan sepiring berkat.[]

Bahan Bacaan:

• Clifford Geertz, 2014, Agama Jawa, Abangan, Santri, Priyayi, Dalam Kebudayaan Jawa, Depok, Komunitas Bambu.
• Jürgen Habermas, 1999, Transformasi Struktural danri Ruang Publik: Suatu Penyelidikan Tentang Kategori Masyarakat Borjuis, Jakarta: Mizan.
• George Ritzer, 2012, Teori Sosiologi: Dari Sosiologi Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.